caleg kota bekasi - Kampanye capres (calon presiden) serta cawapres (calon wakil presiden) di sosial media (sosmed) oleh beberapa simpatisan calon spesifik tidak dimungkiri condong diwarnai tindakan sama-sama hujat, mengejek, serta sebarkan berita bohong (hoax). Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) disuruh proaktif memonitor account sosmed peserta ataupun team sukses mendekati kontestasi Pemilu 2019.
Terakhir, trend kampanye serta taktik pemenangan capres-cawapres beragam. Masalah aktivis Ratna Sarumpaet yang viral di sosmed dengan arah menjatuhkan citra salah satunya calon, dipandang tingkah laku tidak baik selama riwayat politik. Selama ini, belumlah tersingkap siapa aktor dibalik Ratna yang ikut menginisiasi kebohongan itu. Publik diinginkan tidak terhasut serta terikut arus.
Rumor ekonomi yang digelindingkan tim pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, demikian. Pihak pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin dipandang tidak dapat tingkatkan perekonomian Indonesia hingga nilai rupiah selalu tertekan dolar. Lebih, barisan petahana itu dipandang tidak pikirkan rakyat kecil atas kebijaksanaan meningkatkan harga BBM type premium, sampai pada akhirnya ditarik kembali.
Periset Perludem Fadli Ramadhanil memiliki pendapat, waktu kampanye mesti jadikan momen buat penduduk untuk mempelajari peserta pemilu (capres-cawapres) yang wajar diambil nantinya. Publik akan terima banyak pesan komunikasi yang seringkali berbunyi pencitraan serta beberapa hal baik. Fadli mengaku, medos bisa menjadi salah satunya pusat pertarungan politik selama saat kampanye.
"Mari kita jagalah akal sehat dan waspada pada info yang hadir," tuturnya pada HARIAN NASIONAL, minggu kemarin.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, instansi pengawas pemilu tentu memonitor account sosmed peserta pemilu (capres-cawapres). Bawaslu akan monitor tiap-tiap content kampanye atau apapun yang dikatakan di sosmed terkait pemilu. Bawaslu telah miliki seperangkat aksi preventif dari mulai susunan, perbawaslu, sampai kerja sama juga dengan beberapa stakeholder.
"Bila ada ajaran kedengkian (fitnah), hoax atau kampanye hitam pada salah satunya calon presiden atau calon legislatif, kami takedown," tutur Afifuddin.
Bawaslu, menurut Afifuddin, cuma untuk pemantau, sesaat pihak pelaksana eksekusi ialah Kemenkominfo. Bawaslu akan aktifkan kembali gugus pekerjaan yang sudah kerja di Pemilihan kepala daerah Serentak 2018. Gugus pekerjaan adalah piranti kerja pengawasan serta pemantauan kabar berita, penyiaran dan iklan kampanye lewat instansi penyiaran, serta perusahaan wartawan asing ataupun nasional.
Itu terdiri atas KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Dewan Wartawan. Menteri Kominfo Rudiantara menyatakan, pihaknya aktif mengamati content atau cerita seumpama yang dapat membahayakan negara. Kemenkominfo tidak dapat asal takedown account pelanggar kampanye terpenting yang sah. Menurutnya, koalisi dengan Bawaslu begitu penting dalam memutuskan.
"Kami tidak dapat sembarang takedown sebab kuasa pengawasan pemilu berada di Bawaslu," kata Rudiantara.
Direktur Program Team Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima menjelaskan, TKN bisa instruksi membuat framing pileg serta pemilihan presiden sejuk dan jauh dari perselisihan serta perseteruan. TKN akan tidak eksplorasi perihal negatif lawan walau argumentatif masih disiapkan untuk mencegah. "Kami selalu mengutamakan untuk mengemukakan suatu yang indah serta bagus ke penduduk," tutur Aria.
Pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga sama. Tim mereka membuat team pengawas kampanye antihoaks supaya beberapa pendukungnya mengemukakan info yang tepat pada penduduk, terpenting di sosmed. Menurut Sandiaga, pihaknya akan tindak tegas bila beberapa simpatisan ada yang berkampanye hoax. Bahkan juga, team tidak segan-segan untuk memberikan laporan pada pihak kepolisian.
"Tidak ada toleransi dikit juga pada kampanye yang memiliki nuansa hoax," kata Sandiaga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar